LAPORAN IKM SEMESTER II TAHUN 2015

Survey_IKM-trust-Consultant

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  Pelayanan publik oleh aparatur negara saat ini diharapkan dapat memenuhi mutu yang diharapkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) maka dilakukan pengukuran terhadap indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur penilaian tingkat mutu pelayanan. Data indeks kepuasan masyarakat tersebut akan dijadikan sebagai bahan pendorong untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat maka unsur penting yang dinilai terdiri dari 14 (empat belas) unsur. Unsur – unsur tersebut merupakan unsur yang relevan, valid dan reliabel sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran IKM, yaitu : prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan pelaksana pelayanan, kedisiplinan pelaksana pelayanan, tanggung jawab pelaksana pelayanan, kemampuan pelaksana pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan pelaksana, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan.

download

_______________________________________________________________________

LAPORAN IKM SEMESTER I TAHUN 2015

Survey_IKM-trust-Consultant

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  Pelayanan publik oleh aparatur negara saat ini diharapkan dapat memenuhi mutu yang diharapkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) maka dilakukan pengukuran terhadap indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur penilaian tingkat mutu pelayanan. Data indeks kepuasan masyarakat tersebut akan dijadikan sebagai bahan pendorong untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat maka unsur penting yang dinilai terdiri dari 14 (empat belas) unsur. Unsur – unsur tersebut merupakan unsur yang relevan, valid dan reliabel sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran IKM, yaitu : prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan pelaksana pelayanan, kedisiplinan pelaksana pelayanan, tanggung jawab pelaksana pelayanan, kemampuan pelaksana pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan pelaksana, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan.

download

_______________________________________________________________________

LAPORAN PELAKSANAAN GBIB-GANGREP 2015

ternak-sapi

Status Kesehatan hewan yang optimal pada populasi hewan di Indonesia adalah sangat penting dalam upaya penyediaan hewan dan produk hewan yang sehat untuk penjaminan tersedianya protein hewani yang aman dikonsumsi manusia. Status kesehatan hewan yang belum bebas dari suatu penyakit mencerminkan masih adanya penyakit hewan menular (PHM) yang infeksius maupun penyakit hewan non infeksius yang dapat diakibatkan oleh manajemen pemeliharaan dan pelayanan kesehatan hewan yang tidak baik.  Kondisi tersebut menyebabkan penurunan produksi dan reproduksi hewan terutama ternak.

Gangguan reproduksi mempengaruhi penampilan reproduksi ternak, yang sangat penting digunakan sebagai indikator penilaian terhadap efisiensi reproduksi (Burke, 2003).  Efisiensi reproduksi dapat diketahui dari  service per conception (S/C), conception rate, pregnancy rate, calving rate, estrus postpartum dan calving interval.  Angka ideal untuk calving interval pada sapi adalah 12 bulan, conception rate 60% dan service per conception (S/C) 1,5 kali (Hafez, 2000).

Ternak dengan penanganan reproduksi yang tidak benar akan menimbulkan gangguan reproduksi yang akan berdampak pada angka service per conception (S/C) >1,5 kali,  calving interval (CI) >15 bulan, conception rate <60%, days open >5 bulan dan pada akhirnya secara ekonomi  adalah rendahnya angka kelahiran, menurunnya populasi, meningkatnya biaya tambahan untuk pengobatan dan perkawinan, tingginya angka kemajiran serta jumlah sapi yang majir (Azawi, 2008).

Sistem pemeliharaan sapi di Sumatera Selatan dan Bengkulu adalah dengan sistem semi intensif yang merupakan Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit, dengan sebagian besar adalah yang dipelihara adalah bangsa sapi Bali.  Untuk Lampung sebagian besar sudah intensif, tetapi ada juga yang dengan sistem semi intensif. Sistem pemeliharaan sapi ini merupakan  sistem pemeliharaan dengan cara sapi dikandangkan disekitar rumah pemilik ataupun kandang komunal pada sore sampai dengan esok pagi, kemudian sekitar jam 09.00 sapi dilepas atau ditambat di perkebunan kelapa sawit.  Sistem perkawinan sapi sebagian besar adalah perkawinan alami (kawin alam) dan sebagian lagi inseminasi buatan (IB).  Secara umum sapi sehat, tetapi karena tidak terkontrolnya perkawinan di alam, banyak sapi yang inbreeding sehingga mutu genetik mengalami penurunan.

Secara umum berdasarkan hasil pengamatan dan data di lapangan kebanyakan sapi mengalami delayed pubertas (sampai dengan umur 2 tahun belum pernah menunjukkan tanda birahi), infeksi postpartum, repeat breeder dan anestrus.  Gangguan reproduksi tersebut sangat erat kaitannya dengan faktor genetik dan manajemen pemeliharaan (pakan, kesehatan dan perkawinan).  Karena ternak tidak akan menampilkan performans reproduksi yang baik jika tidak didukung lingkungan dan manajemen yang baik.

Penanganan gangguan reproduksi dilapangan dilakukan oleh petugas lapang (dokter hewan selaku medik veteriner, paramedik veteriner dan ATR) dengan   bantuan perguruan tinggi pendamping (IPB) untuk Sumatera Selatan, Universitas Gajah Mada (UGM) untuk Lampung dan Bengkulu.  Kegiatan ini bersinergi dengan kegiatan GBIB (Gerakan Serentak Birahi dan Inseminasi Buatan) yang di koordinir oleh BPTUHMT Sembawa.  Target gangrep sebanyak 9000 ekor.   Bagaimana capaian target dan realisasi pelaksanaan kegiatan (capaian kinerja) serta kendala – kendala yang terjadi dilapangan sebagai masukan untuk penyempurnaan perencanaan dan meminimalisir risiko (titik – titik kritis) pelaksanaan kegiatan pada kegiatan berikut dicoba untuk disajikan pada laporan ini.

download

_______________________________________________________________

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT 2015

pengaduan

Pengaduan  Masyarakat adalah bagian dari standar pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  Pengaduan masyarakat atau yang biasa disingkat (dumas) adalah bentuk penerapan pengawasan  masyarakat kepada aparatur pemerintah terkait sumbang pikiran, saran atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.

Sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik perihal pengelolaan pengaduan masyarakat maka setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban mengelola pengaduan dari masyarakat.  Balai Veteriner Lampung sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) di Kementerian Pertanian wajib melaksanakan pengelolaan dumas sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian  Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), transparan dan akuntabel dapat terwujud.

Pengelolaan Dumas adalah suatu proses kegiatan menampung, mencatat, menelaah, menyalurkan, mengkonfirmasi, memverifikasi, mengklarifikasi, melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengelolaan dumas.  Prinsip pengelolaan dumas adalah obyektif, valid, koordinasi, efektif, akuntabel, transparan, asas praduga tak bersalah dan perlindungan terhadap pelapor.  Diharapkan dengan prinsip – prinsip tersebut pengelolaan dumas dapat berjalan sesuai harapan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Balai Veteriner Lampung.

download

_______________________________________________________________________

LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 2015

slide_1

Visi Balai Veteriner Lampung berkeinginan dapat mewujudkan status kesehatan hewan dan pelayanan veteriner yang prima melalui pengamatan dan pengidentifikasian serta sistem informasi penyakit hewan yang maju, efektif dan efisien. Salah satu misinya adalah meningkatkan profesionalisme di bidang veteriner terutama pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan melalui kegiatan melindungi hewan dan masyarakat dari risiko penyakit yang berkaitan dengan hewan dan produknya. Serta Meningkatkan kepercayaan konsumen melalui pelayanan laboratorium yang terakreditasi.
Oleh karena itu, masyarakat yang tercakup Wilayah kerja Balai Veteriner Lampung (BVet Lampung) seperti Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan. Balai Veteriner Lampung dalam fungsi sebagai pelayanan jasa akan terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat. Pelayanan dasar tersebut diupayakan semaksimal mungkin. Meskipun pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) belum menetapkan jenis-jenis pelayanan dalam tingkat minimal.
Sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan, BVet Lampung berupaya untuk mengkaji standar pelayanan publik sebagai model untuk menyusun Standar Pelayanan Minimal BVet Lampung. Berkaitan dengan masalah tersebut sebagaimana yang diatur pada pasal 2 ayat
(4) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomer 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, bahwa pemerintah mempunyai tugas menetapkan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ditetapkan pada pasal 11 ayat (2) Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999. Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM…

download

__________________________________________________________________

Laporan Kegiatan Evaluasi PHM 2015

laporan PHM 2015 copy

Dinamika Penyakit Hewan Menular di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung) senantiasa beriringan dengan menurunya angka kejadian Penyakit Hewan Menular di beberapa daerah, menjadikan dasar untuk melakukan analisa dalam upaya pembebasan penyakit hewan di daerah tersebut.

Menurunnya angka kejadian penyakit (Prevalensi) dan diikuti dengan tidak ditemukannya kembali kasus yang sama di masing-masing daerah. Selain itu kejadian penyakit MCF banyak terjadi di berbagai daerah Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung untuk itu diperlukan diskusi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit tersebut.

Data tersebut dijadikan dasar untuk melakukan aktif Surveilans untuk meyakinkan bahwa suatu daerah bebas PHM. Melakukan kegiatan Evaluasi Penyakit Hewan Menular dilakukan setiap tahun untuk mengetahui dinamika penyakit hewan.

download

________________________________________________________________________

LAPORAN BIMTEK PUSKESWAN 2015

CloS2d9WMAAH9mS

Laboratorium veteriner dan puskeswan yang maju serta memiliki sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing adalah harapan setiap insan peternakan.  Oleh karena itu Balai Veteriner Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis dan perpanjangan pusat di daerah mendapat tugas untuk melakukan pembinaan teknis sekaligus monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian untuk mendapatkan masukan terhadap upaya peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Fokus kegiatan pembinaan bimbingan teknis kepada puskeswan adalah bagaimana membangun jejaring kerja antara Balai Veteriner Lampung dengan ujung tombak di lapangan sebagai early warning system penyakit hewan menular, pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas lapangan terhadap pengujian – pengujian sederhana laboratorium.

Materi – materi yang diberikan adalah teknik pengujian sederhana laboratorium, surveilans dan monitoring penyakit hewan menular, penanganan gangguan reproduksi,  diagnosa dan pengobatan praktis di lapangan, tehnik pengambilan dan pengemasan serta pengemasan sampel.  Dengan pertemuan ini diharapkan petugas kesehatan hewan lapangan memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan hewan di lapangan.

download

________________________________________________________________________

 

LAPORAN WORKSHOP ANALISA RISIKO AVIAN INFLUEZA 2015

manajemen-risk-615x300

Analisa Resiko adalah sebagai sebuah prosedur untk mengenali satu ancaman dan kerentanan, kemudian menganalisannya untuk memastikan hasil dan menyoroti bagaimana dampak-dampak yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau dikurangi. Analisa resiko juga dipahami sebagai sebuah proses untuk menentukan pengamanan macam apa yang cocok atau layak untuk sebuah system atau lingkungan (ISO 1799, “ An Introduction To Risk Analysis”, 2012). Tahapan kegiatan analisis resiko antara lain meliputi identifikasi hazard, proyeksi resiko, penilaian resiko dan manajemen resiko.

Kepulauan Bangka Belitung sebuah merupakan propinsi yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Bangka Belitung terletak dibagian timur pulau Sumatera yang berdekatan dengan Propinsi Sumatera Selatan. Di bagian Utara terdapat Laut Cina Selatan, bagian Selatan adalah Laut Jawa dan Pulau Kalimantan Serta di bagian Timur dipisahkan oleh Selat Karimata.

Penyakit Avian Influenza (Highly Pathogenic Avian Influenza/HPAI) merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh Orthomyxovirus subtype H5N1 yang menyerang unggas domestik dan burung liar. Kebanyakan kasus terjadi pada jalur transportasi atau peternakan unggas serta jalur migrasi burung liar Virus ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat mencolok pada ternak unggas komersial maupun tradisional . Kebanyakan kasus terjadi pada jalur transportasi atau peternakan unggas serta jalur migrasi burung liar.

download

________________________________________________________________________

LAPORAN SENTRA PETERNAKAN RAKYAT 2015

lambang spr

Sektor peternakan adalah satu dari sekian sumberdaya alam yang memiliki dampak dahsyat bagi pembangunan ekonomi pedesaan. Pengelolaaan komoditas peternakan yang benar akan meningkatkan produktivitas ternak, penyuburan lahan pertanian, pengembangan energi alternatif, peningkatan kesempatan kerja, dan memberikan kesejahteraan bagi peternak Indonesia. Dengan demikian, komoditas ternak dapat digunakan sebagai lokomotif pembangunan pertanian di Indonesia yang setiap gerbongnya diisi oleh komoditas lain.

Secara umum potret peternak kita saat ini adalah mereka yang mengembangkan usaha peternakan berskala kecil untuk semua komoditas ternak (sapi pedaging, sapi perah, kerbau, kambing, domba, kuda, babi, dan unggas) yang memiliki pencirian sebagai berikut: 1) rata-rata kepemilikan ternak relatif rendah; 2) ternak dipelihara sebagai tabungan hidup; 3) dipelihara dalam pemukiman padat penduduk dan dikandangkan di belakang rumah; 4) lahan pemeliharaan yang terbatas, sehingga pakan harus dicari di kawasan yang seringkali jauh dari tempat tinggal; 5) usaha beternak dilakukan secara turun temurun; dan 6) sebagian besar tidak memiliki modal untuk membeli ternak, sehingga sistem pemeliharaan dengan pola bagi hasil.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan (Ditjen PKH) wajib mengkoordinir semua institusi pemerintah maupun non-pemerintah untuk mengkonsolidasikan kekuatan peternak berskala kecil tersebut dalam kegiatan pra produksi, produksi, dan pasca produksi, serta kegiatan penunjang yang saling bersinergi dan berkelanjutan berupa Sentra Peternakan Rakyat (SPR) dengan pendekatan sektoral dan regional dalam pengembangan kawasan dengan pemberdayaan dan penguatan kapasitas peternak sehingga peternak dapat berada dalam manajemen yang profesional, berdaulat dan memiliki posisi tawar lebih tinggi. Oleh karena itu perlu media transfer ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun kesadaran, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang satu diantaranya melalui bimbingan teknis.

download

________________________________________________________________________

LAPORAN RAKOR 2015

cover_rakor_2015

Rapat Koordinasi Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner Se Wilayah Pelayanan Balai Veteriner Lampung tahun 2015 diselenggarakan pada tanggal 19-20 Maret 2015 dimaksudkan agar Balai Veteriner Lampung dan Dinas/Laboratorium Veteriner Daerah/Puskeswan dan Instansi terkait diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah Pelayanan Balai Veteriner Lampung.

Rapat Koordinasi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Se Wilayah Pelayanan Balai Veteriner Lampung tahun 2015 sebagai forum yang tidak hanya membahas penjelasan program dan kegiatan pembangunan kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner tahun 2015, namun juga membahas isu-isu strategis yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi capaian kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner yang memiliki peran  sangat strategis terutama dalam mengantisipasi perkembangan, situasi, arah dan faktor-faktor yang mempengaruhi terselenggaranya Siskeswannas di masa depan.

Rapat Koordinasi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Se Wilayah Pelayanan Balai Veteriner Lampung tahun 2015 mengambil tema “Penguatan Sistem Kesehatan Hewan Dan Kesmavet Melalui Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis di Wilayah Kerja Balai Veteriner Lampung diharapkan mampu menjadi forum diskusi dan koordinasi untuk membahas isu-isu nasional dan regional untuk pengendalian penyakit hewan strategis dan zoonosis, penurunan angka prevalensi, pembebasan penyakit, peningkatan mutu pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) serta peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet sehingga insan peternakan dan kesehatan hewan di wilayah kerja Balai Veteriner Lampung dapat bersaing dan berperan aktif dalam pembangunan pertanian Indonesia.

download