Komitmen dan Langkah Peningkatan Unit Kerja Berpredikat WBK

20140818_094337_resized_1Wilayah Bebas dari Korupsi adalah harapan semua instansi dan lembaga pemerintahan.  Apalagi bila diikuti dengan penghargaan sebagai  unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).  Apa dan bagaimanakah kriteria untuk menjadi unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi tersebut?  Inilah yang menjadi arahan yang diberikan oleh Inspektur IV Itjen Kementerian Pertanian, Ir. Bambang Dharmawan, MM pada hari Senin, 18 Agustus 2014 saat berkunjung ke Balai Veteriner Lampung.

Komitmen secara kontekstual berarti memenuhi janji atau tanggung jawab. Komitmen untuk menjadi unit kerja bebas korupsi berarti tanggung jawab untuk menjadikan unit kerja tersebut bebas dari korupsi. Komitmen itu harus datang dan melibatkan semua pihak yang ada di unit kerja tersebut. Pelaksanaan WBK harus terintegrasi, tidak hanya perbagian ataupun perkegiatan saja.  Ada beberapa kriteria terkait WBK, yaitu :

Indikator keuangan : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dua tahun terakhir bernilai baik.

  • Kerugian negara <0,05% dari jumlah anggaran
  • Tidak efektif <0,5% dari jumlah anggaran
  • Tidak efisien <0,4% dari jumlah anggaran

Disiplin pegawai

  • PNS yang terkena PP 53 dalam dua tahun terakhir tidak lebih dari 5% dari seluruh pegawai.

Aspek tindak pidana korupsi

  • Tidak ada pungli dan gratifikasi

Tidak ada pegawai yang diproses oleh aparat penegak hukum

Capaian kinerja : mampu melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Renstra dengan keberhasilan 70% (nilai LAKIP).

Penilaian harus melewati passing grade 80.  Apabila jumlah bobot indikator aspek tugas dan fungsi (TUSI) dan komitmen pimpinan dalam memberantas korupsi diatas 80, dapat lulus dalam penilaian indikator kinerja.

Ada beberapa hal yang menjadi titik kritis dalam pengelolaan  anggaran yang sering ditemui di unit kerja seperti  Balai Veteriner, yaitu :

Pelaksanaan pengujian sampel belum sesuai SOP, termasuk penggunaan alat dan bahan.

Penanggungjawab kegiatan pengujian sampel belum membuat pencatatan tentang pengujian yang dilaksanakan, penggunaan bahan dan alat laboratorium yang digunakan,serta belum membuat laporan tentang kegiatan pengujian yang disampaikan kepada atasan langsung.

Pengambilan sampel (aktif servis).

  • Petugas pengambil sampel belum membuat Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).
  • Petugas pengambil sampel yang ditunjuk merupakan petugas pengujian laboratorium.
  • Lokasi pengambilan sampel belum ditetapkan dan belum sesuai dengan kejadian penyakit/peta penyakit tahun  sebelumnya.
  • Lokasi pengambilan sampel tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
  • Jumlah sampel yang diambil tidak sesuai dengan target yang direncanakan.

 

Penanganan sampel di laboratorium.

  • BB-Vet/BPPV belum membuat Prosedur Tetap (Protap) dan SOP mengenai penanganan sampel di laboratorium.
  • Petugas yang menangani sampel belum ditetapkan (petugas penerimaan, pencatatan, pengemasan, pelabelan, pendistribusian sampel, dokumentasi hasil uji dan penanganan sampel).
  • Pelaksanaan penanganan sampel belum sesuai Protap, termasuk penggunaan alat dan bahan.
  • Sampel yang telah diterima laboratorium belum disimpan di dalam alat pendingin.

 

Pengujian laboratorium

  • Metode pelaksanaan pengujian belum sesuai dengan Metode pengujian yang ditetapkan dalam Protap/SOP.
  • Belum dilakukan stock Opname bahan kimia pada akhir tahun sebagai dasar pengadaan tahun berikutnya.
  • Penggunaan bahan kimia dalam pelaksanaan pengujian belum memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi.
  • Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan tidak sesuai dengan hasil pengujian laboratorium.
  • Waktu pelakaksanaan pengujian belum sesuai dengan Protap/SOP yang ditetapkan.

 

Pembuatan Peta Penyakit

  • Peta penyakit yang dibuat belum memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan.
  • Peta penyakit yang dibuat belum informatif, yaitu belum menjelaskan lokasi kejadian penyakit.
  • Peta penyakit belum didistribusikan ke dinas provinsi di wilayah kerja BB-Vet/B-Vet atau pendistribusian bukan di awal tahun, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberantasan penyakit.

 

Pengadaan bahan kimia

  • Penanggungjawab laboratorium belum membuat daftar kebutuhan bahan kimia yang dibutuhkan sebagai dasar pengadaan.
  • Pengadaan bahan kimia belum sesuai dengan kebutuhan baik jenis maupun jumlahnya.
  • Proses pengadaan bahan kimia belum sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010, antara lain :

               1)    Penetapan panitia belum sesuai ketentuan (belum memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa).

               2)    Pejabat Pembuat Komitmen tidak membuat SSUK/SSKK.

               3)    Pejabat Pembuat Komitmen tidak menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) sesuai ketentuan

              4)    Panitia tidak melakukan evaluasi administrasi maupun teknis sesuai ketentuan.

Hal inilah yang perlu dikendalikan sehingga penanganan terhadap risiko pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan output dan outcome yang diharapkan. Untuk itulah dibutuhkan peran satlak-PI sebagai pengendali Intern di Balai.  Dengan pengarahan tentang Wilayah Bebas Korupsi dari Inspektur IV ini diharapkan Bvet Lampung dapat lebih baik lagi dalam pengelolaan anggaran sehingga dapat menjadi salah satu unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi. Semoga!

[drh Enny Saswiyanti, M.Si]

BERITA TERKINI