Kegiatan 2014

 

Laporan Pelayanan Publik 2014

pelayanan publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik oleh aparatur negara saat ini diharapkan dapat memenuhi mutu yang diharapkan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing-masing unit kerja pelayanan publik tersebut. Undang-Undang tersebut mewajibkan penyelenggara mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik yang selanjutnya disebut standar pelayanan. Standar pelayanan tersebut dibuat untuk mendapatkan kepastian hukum, biaya, persyaratan, prosedur, dan mekanisme pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

download

_______________________________________________________________________________________

Laporan Pengaduan Masyarakat 2014

dumasPengaduan Masyarakat adalah bagian dari standar pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengaduan masyarakat atau yang biasa disingkat (dumas) adalah bentuk penerapan pengawasan masyarakat kepada aparatur pemerintah terkait sumbang pikiran, saran atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik perihal pengelolaan pengaduan masyarakat maka setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban mengelola pengaduan dari masyarakat. Balai Veteriner Lampung sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP)di Kementerian Pertanian wajib melaksanakan pengelolaan dumas sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), transparan dan akuntabel dapat terwujud. Pengelolaan Dumas adalah suatu proses kegiatan menampung, mencatat, menelaah, menyalurkan, mengkonfirmasi, memverifikasi, mengklarifikasi, melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengelolaan dumas. Prinsip pengelolaan dumas adalah obyektif, valid, koordinasi, efektif, akuntabel, transparan, asas praduga tak bersalah dan perlindungan terhadap pelapor. Diharapkan dengan prinsip – prinsip tersebut pengelolaan dumas dapat berjalan sesuai harapan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Balai Veteriner Lampung.

download

_______________________________________________________________________________________

Laporan Publik Hearing 2014

publik hearingPelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik oleh aparatur negara saat ini diharapkan dapat memenuhi mutu yang diharapkan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing-masing unit kerja pelayanan publik tersebut. Undang-Undang tersebut mewajibkan penyelenggara mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik yang selanjutnya disebut standar pelayanan. Dalam penetapan standar pelayanan tersebut perlu dilaksanakan public hearing. Public Hearing merupakan sarana untuk melakukan penelusuran fakta-fakta yang dapat mengungkap kepentingan khalayak ramai yang sesungguhnya. Cara ini dilakukan dengan mengundang praktisi yang dipandang bisa mewakili publik untuk didengar pendapatnya.

download

_______________________________________________________________________________________

Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Semester 2 Tahun 2014

ukmPelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik oleh aparatur negara saat ini diharapkan dapat memenuhi mutu yang diharapkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) maka dilakukan pengukuran terhadap indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur penilaian tingkat mutu pelayanan. Data indeks kepuasan masyarakat tersebut akan dijadikan sebagai bahan pendorong untuk meningkatkan mutu pelayanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat maka unsur penting yang dinilai terdiri dari 14 (empat belas) unsur. Unsur – unsur tersebut merupakan unsur yang relevan, valid dan reliabel sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran IKM, yaitu : prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan pelaksana pelayanan, kedisiplinan pelaksana pelayanan, tanggung jawab pelaksana pelayanan, kemampuan pelaksana pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan pelaksana, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan.

download

____________________________________________________________________________________

Laporan Kegiatan In House Training 15-17 September 2014

cover in houseBovine Spongiform Encephalopathy (disingkat BSE atau dikenal juga sebagai mad cow atau sapi gila) adalah penyakit degeneratif dan progresif yang menyerang sistem syaraf pusat pada sapi dewasa dan dapat berakhir dengan kematian. Penyakit BSE pertama kali terjadi di Inggris pada tahun 1985 dan dikonfirmasi secara mikroskopis pada tahun 1986 (Wells et al., 1987; Bradley and Wilesmith, 1993). Sejak tahun 1986 lebih dari 25.000 ekor sapi di Inggris telah terserang
BSE dan penyakit ini dilaporkan telah berjangkit ke beberapa negara lain dan sampai akhir tahun 2004 telah tersebar di 23 negara. Penyakit ini biasanya menyerang sapi dewasa karena masa inkubasinya tergolong panjang (2-8 tahun). Agen etiologi penyakit BSE sampai saat ini masih dalam perdebatan, sehingga penyebab utamanya belum diketahui pasti atau masih dalam bentuk hipotesis. Pada awalnya pakan konsentrat komersial berupa protein suplemen (non-hijauan) diduga sebagai penyebab timbulnya BSE. Jenis pakan ini sedikitnya mengandung dua jenis produk asal hewan yaitu lemak dan meat and bone meal (MBM) dan keduanya merupakan limbah karkas ternak yang berasal dari abatoir. Akan tetapi terdapat variasi kejadian BSE secara geografis (antara dataran tinggi dan rendah) yang tidak konsisten dengan penggunaan lemak di dalam pakan ternak. Kemudian fibrils dan fibril protein (PrP) diduga sebagai penyebab timbulnya penyakit BSE (Wells et al., 1987; Scott et al., 1990; Bradley and Wilesmith, 1993). Fibrils yang sama dengan penyakit scrapie dan scrapie-like dari spesies hewan lain telah terdeteksi pada sapi terinfeksi BSE (Wells et al., 1987; Scott et al., 1990). Fibrils pada BSE lebih mudah terdeteksi pada pangkal otak dan nuclei basal dari cereberum daripada yang terdapat pada cerebellum atau cortex cerebralis (Davis et al., 1991). Tingkat kejadian fibrils diperkirakan sama dengan keparahan vakuolisasi pada pangkal otak dan cerebellum (Scott et al., 1990).

download

____________________________________________________________________________________

Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis pada BPTU-HMT Sembawa 

pembinaan bptuBalai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Peternakan mempunyai peran dalam penyediaan bibit ternak yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan pemuliaan, produksi dan pemasaran bibit sapi brahman, PO dan ayam unggul. Untuk melaksanakan dan mengoptimalkan peranan tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu diinformasikan kepada dunia peternakan dan masyarakat umum.

Laboratorium Kesehatan Hewan adalah  tempat  yang  digunakan  untuk kegiatan pemeriksaan bahan yang berasal dari hewan dengan maksud untk menetapkan diagnosa, penyidikan penyakit dan mencari cara-cara penanggulangan. Berdasarkan wilayah kerjanya laboratorium kesehatan hewan diklasifikasikan menjadi 3 :

Tipe   A   yaitu   setingkat   Balai   Veteriner Lampung. merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kesehatan Hewan;
Tipe  B  yaitu  setingkat  dengan  laboratorium  kesehatan  hewan  tingkat propinsi
Tipe C yaitu setingkat laboratorium tingkat kabupaten.

Balai Veteriner Lampung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang memiliki wilayah kerja sebanyak 4 propinsi yaitu Propinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu ada Balai Pembibitan Ternak unggul di Sembawa, Sumatera Selatan.

Dengan melihat begitu banyak dan luasnya wilayah kerja Balai Veteriner Lampung maka secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelayanan dalam melakukan pelayanan pembinaan laboratorium.

Dengan adanya kegiatan Pembinaan Laboratorium veteriner di daerah diharapkan Balai  Veteriner Lampung telah melaksanakan salah satu fungsinya yaitu Pemberian  Pelayanan  Teknis  Laboratorium  Veteriner  dan  Pembinaan terhadap Biosecurity sudah mampu membantu melakukan pengujian serta diagnosa pada penyakit secara cepat, tepat dan akurat.

download

____________________________________________________________________________________

Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (semester 1, 2014)

IKM

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  Pelayanan publik oleh aparatur negara saat ini diharapkan dapat memenuhi mutu yang diharapkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) maka dilakukan pengukuran terhadap indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur penilaian tingkat mutu pelayanan. Data indeks kepuasan masyarakat tersebut akan dijadikan sebagai bahan pendorong untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat maka unsur penting yang dinilai terdiri dari 14 (empat belas) unsur. Unsur – unsur tersebut merupakan unsur yang relevan, valid dan reliabel sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran IKM, yaitu : prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan pelaksana pelayanan, kedisiplinan pelaksana pelayanan, tanggung jawab pelaksana pelayanan, kemampuan pelaksana pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan pelaksana, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan

download____________________________________________________________________________________

Laporan PPID

PPID

Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Berdasarkan hasil Amandemen undang-undang Dasar 1945 maka :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana adalah Pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Veteriner Lampung.·Adapun tugasnya :

  1. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi
  2. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
  3. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi secara berkala.

Sedangkan Tujuan Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :

  1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, proses dan alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  2. mendorong partisipasi masyarakat;
  3. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
  4. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  5. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik

download____________________________________________________________________________________

Laporan Kegiatan Audit ISO 9001:2008 — 7-8 Juli 2014

cover audit2014

Sistem manajemen mutu penting untuk meningkatkan persaingan dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi atau perusahaan di era globalisasi saat ini. Tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan baru dari stakeholder berupa komitmen untuk meningkatkan mutu, reformasi birokrasi, pedoman kerja yang transparan, standar etika dan jaminan akuntabilitas publik. Untuk menjawab kebutuhan pelayanan publik ini maka sistem tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan fungsi dan kinerja diperlukan. Sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001:2008 merupakan salah satu sistem yang biasa digunakan sebagai standarisasi pelayanan terhadap publik.

ISO 9001:2008 adalah serangkaian standar yang memberikan panduan dan kriteria untuk sistem manajemen mutu. Sistem ini meliputi pedoman, prosedur dan instruksi kerja yang menggambarkan proses dalam organisasi.

Balai Veteriner Lampung sebagai Laboratorium penguji telah mendapat sertifikat ISO 9001 : 2008 oleh mutu certification in international tahun 2013. Oleh karena itu diperlukan audit internal sebagai kendali untuk menilai bahwa sistem mutu telah diterapkan secara berkesinambungan dan konsisten.

download

____________________________________________________________________________________

Laporan Jejaring Laboratorium 19-22 Mei 2014

jaring lab

Wilayah regional III yang meliputi Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah endemis penyakit AI dan rabies (kecuali Kepulauan Bangka-Belitung), pada situasi ini pelaporan penyakit hewan secara cepat berperan penting dalam tindakan respon pengendalian penyakit hewan. Permasalahan  sistem pelaporan  yang lambat dan minim, penyalinan data yang berulang, kurangnya data analisa  dapat diminimalisir melalui melalui pelaporan iSIKHNAS.

iSIHKNAS (Integrated Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional) merupakan Sistem pelaporan kejadian penyakit akan dipadukan dalam sistem data yang terintegrasi dan dapat diakses dengan cepat. Teknik restrain dan pengambilan spesimen merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari kegiatan surveilans, namun pengambilan spesimen masih menjadi kendala, khususnya pada spesies babi dan anjing,  hal inilah yang melatarbelakangi pertemuan jejaring lab tipe B, C dan Puskewan difokuskan pada sosialisasi iSIKHNAS dan teknik restrain dan pengambilan specimen.

download

____________________________________________________________________________________

Laporan Workshop Kompetensi Epedemiologi Indonesia — 1-5 April 2014

cover laporan epid

Workshop Epidemiologi tahun 2014 mengambil tema “Surveilans Berbasis Resiko untuk Penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional”. Surveilans berbasis resiko bermanfaat untuk memberikan peringatan dini terhadap wabah penyakit dan sebagai cara mengidentifikasi sebagian besar penyakit. Surveilans berbasis resiko tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya metode untuk mendeteksi secara dini masuknya penyakit atau untuk penemuan kasus penyakit karena surveilans ini hanya memantau sebagian populasi.

Dengan diadakan workshop ini diharapkan peserta langsung dapat mengaplikasikannya di lapangan dalam rangka kewaspadaan terhadap adanya kemungkinan masuknya penyakit hewan ke daerah masing-masing. Penggunaan Surveilans Berbasis Resiko ini dapat digunakan dalam mempertahankan status bebas PHMS. Untuk itu diperlukan penguatan tentang pengetahuan dan praktek Surveilans Berbasis Resiko.

download

____________________________________________________________________________________

Laporan Rapat Koordinasi Keswan Kesmavet24-26 Maret 2014

cover rakor copy

Rapat Koordinasi Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner Se Wilayah Pelayanan Balai Veteriner Lampung tahun 2014 diselenggarakan pada tanggal 24-26 Maret 2014 dimaksudkan agar Balai Veteriner Lampung dan Dinas/Laboratorium Veteriner Daerah/Puskeswan dan Instansi terkait diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah Pelayanan Balai Veteriner Lampung.

Rapat Koordinasi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Se Wilayah Pelayanan Balai Veteriner Lampung tahun 2014 sebagai forum yang tidak hanya membahas penjelasan program dan kegiatan pembangunan kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner tahun 2014, namun juga membahas isu-isu strategis yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi capaian kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner yang memiliki peran  sangat strategis terutama dalam mengantisipasi perkembangan, situasi, arah dan faktor-faktor yang mempengaruhi terselenggaranya Siskeswannas di masa depan.

Rapat Koordinasi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Se Wilayah Pelayanan Balai Veteriner Lampung tahun 2014 mengambil tema “Penguatan Sistem Kesehatan Hewan Dan Kesmavet Melalui Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis Dan Pengamanan Bahan Pangan Asal Hewan diwilayah Kerja Balai Veteriner Lampung” diharapkan mampu menjadi forum diskusi untuk dapat meningkatkan status kesehatan hewan dalam upaya pembebasan dan suatu penyakit pada wilayah pelayanan Balai Veteriner Lampung. Selain itu sebagai pertemuan rutin tahunan, diharapkan kegiatan ini dapat dijadikan sarana untuk saling tukar menukar informasi tentang situasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sehingga terbangun sistem kesehatan hewan regional yang kuat di Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Bagian Selatan (Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung).

download

____________________________________________________________________________________

Laporan Kegiatan Pengembangan Metode Pengujian — 18-20 Maret 2014

pengembanganmetode

Toksoplasmosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh protozoa dari kelas Apicomplexa yang dikenal dengan Toxoplasma gondii. T.gondii bersifat parasit obligat intraseluler dan dapat menginfeksi inang dalam kisaran yang sangat luas baik pada manusia maupun hewan. Toksoplasmosis selain menginfeksi famili Felidae, juga dapat menginfeksi kambing, domba, sapi, babi, ayam dan hewan lainnya. Hewan-hewan yang terinfeksi toksoplasmosis dapat menularkannya ke manusia melalui mengonsumsi bahan pangan asal hewan yang mengandung kista jaringan T. gondii.

Toksoplasmosis umumnya menyebabkan keguguran pada wanita hamil ataupun mengakibatkan bayi lahir cacat (cacat kongenital). Kasus pada manusia di Indonesia diberbagai provinsi telah dilaporkan berkisar antara 43–88% kecuali pada NTB yang dilaporkan hanya 28% pada tahun 2003 (Ma’roef dan Soemantri 2003; Subekti et al. 2005). Adapun pada hewan khususnya sapi dan ayam, data terakhir menunjukkan bahwa seroprevalensi toksoplasmosis pada sapi di 3 kota, yaitu Garut, Sukabumi dan Lembang masing masing sebesar 62%, 74% dan 53.68% (Subekti 2010). Pada ayam buras di Pulau Jawa kasusnya mencapai 24% pada ayam buras (Dubey et al. 2008).

Selain pada manusia, toksoplasmosis juga berpotensi besar terjadi pada hewan/ternak. Tingginya populasi hewan rentan dan manajemen pemeliharaan hewan yang masih bersifat ekstensif tradisional atau semi intensif di wilayah kerja Balai veteriner Lampung meliputi propinsi Lampung; Sumatera Selatan; Bengkulu; dan Kepulauan Bangka Belitung, menyebabkan peluang kontak antara hewan rentan dan agen infektif sangat tinggi. Cara penanganan bahan pangan asal hewan yang tidak tepat dan tidak higienis juga meningkatkan resiko terjadinya toksoplasmosis. Sampai saat ini belum ada pemeriksaan menyeluruh mengenai prevalensi dan pola penularan toksoplasmosis pada hewan dan manusia di propinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini disebabkan belum adanya pengujian toksoplasmosis pada hewan/ternak secara serologis di Balai Veteriner Lampung. Ketersediaan KIT ELISA toksoplasmosis selama ini masih belum dapat memenuhi pengujian yang ada sebab harga yang relatif mahal sehingga sampel yang diuji tidak dapat dilakukan secara optimal. Akibat keterbatasan ini, maka Balai Veteriner Lampung berusaha mengembangkan KIT ELISA sendiri sehingga pemerikasaan toksoplasmosis dapat dilakukan di wilayah kerja Balai Veteriner Lampung dengan pengujian sampel yang lebih banyak dan relatif harga terjangkau. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut dengan meneliti kejadian toksoplasmosis pada hewan sebagai inang definitif dan prevalensinya pada bahan pangan asal hewan dan manusia. Dengan mengetahui prevalensi dan pola penularan toksoplasmosis, maka dapat dilakukan tindakan pencegahan yang efektif baik pada hewan maupun manusia.

download

 

____________________________________________________________________________________

Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional — 11 Maret 2014

JABFUNGTOR

Dalam proses implementasi peraturan baru jabatan fungsional, sesuai dengan Permentan no. 52 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya serta Permentan no.53 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya selalu terjadi masa transisi dimana butir kegiatan jabatan fungsional mengalami perubahan dan perluasan ruang lingkup baik bagi medik veteriner maupun paramedik veteriner. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi dari nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional medik dan paramedik veteriner dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.

Instansi Pembina jabatan fungsional Medik  dan Paramedik Veteriner adalah Kementerian Pertanian. Salah satu kewajiban sebagai instansi Pembina adalah  melakukan sosialisasi tentang  jabatan fungsional Medik dan Paramedik  Veteriner serta petunjuk pelaksanaannya oleh karena itu dalam upaya peningkatan kinerja para pejabat fungsional, maka dipandang perlu dilakukan pembinaan berkala setiap tahunnya dalam pembinaan tehnik maupun administrasi dalam rangka peningkatan kemampuan pengisian DUPAK  dan keabsahan bukti fisik oleh Tim Penilai Pusat.

Adanya tuntutan meningkatkan Angka Kredit dari pengembangan profesi yaitu melalui Karya Tulis Ilmiah maka penambahan informasi mengenai tehnik penulisan ilmiah sangat dibutuhkan pejabat fungsional.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka pada tahun 2014 dilakukan pembinaan fungsional oleh Tim Pembinaan Jabatan Fungsional melalui tatacara penyusunan DUPAK dan keabsahan bukti fisik oleh Tim Penilai Pusat dalam rangka pengakuan optimal dalam penilaian usulan DUPAK.

download

____________________________________________________________________________________