Menuju ASN Profesional dengan Layanan Publik Handal

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  Sebagian besar penyelenggara layanan publik adalah publik adalah PNS dan persepsi sebagian besar masyarakat terhadap layanan publik oleh PNS adalah kurang baik. Layanan lamban, rumit, berbelit, tidak transparan, tidak jelas dan lain sebagainya.  Oleh karena itu untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik sesuai amanat reformasi birokrasi dan UU nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik maka setiap organisasi termasuk didalamnya ASN sebagai penyelenggara layanan publik menyelenggarakan layanan sesuai dengan tujuan pembentukannya berupa penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kementerian Pertanian Pertanian telah melaksanakan reformasi birokrasi yang saat ini telah memasuki periode kedua tahun 2015 – 2019.  Dengan reformasi birokrasi ini diharapkan pelayanan publik yang dihasilkan oleh kementerian pertanian dapat sesuai dengan harapan masyarakat.  Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ini pula ditanamkan nilai – nilai budaya kerja pegawai kementerian pertanian sehingga ASN semakin profesional dengan mind set dan culture set yang mencerminkan integritas dan kinerja untuk layanan publik yang handal dan mampu bersaing di era globalisasi ini.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama di UPT sebagai garis depan pelayanan kementerian pertanian berupa penetapan standar pelayanan publik, penetapan SOP pelayanan, SDM pelayanan kompeten dan profesional, inovasi-inovasi dalam pelayanan, pelayanan on line melalui web site.  Semua pelayanan itu diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sehingga persepsi masyarakat terhadap layanan publik oleh pemerintah dapat berubah.  Demikian yang disampaikan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam Pertemuan Forum Komunikasi UPT di Bandung, 28-30 Maret 2016.

Hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terhadap standar pelayanan yang diberikan Kementerian Pertanian adalah 92,79 (Nomor 5 dari 22 Kementeriaan/Lembaga).  Nilai ini termasuk dalam zona hijau dan menunjukan keseriusan kementerian pertanian melaksanakan reformasi birokrasi untuk layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.  Semoga nilai ini dapat terus dipertahankan, tidak hanya sekedar sesaat tetapi terus meningkat menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

drh Enny Saswiyanti, M.Si

Kasubbag Tata Usaha Balai Veteriner Lampung

BERITA TERKINI