Quo Vadis Swasembada Daging Sapi

Ketika kita berbicara tentang swasembada, parameter penting bagi masyarakat bukan pada klaim pemerintah tentang jumlah suplai domestik yang mampu memenuhi demandnya, atau yang dikenal dengan aspek availability (ketersedian). Tapi yang lebih penting dari itu adalah mudah tidak masyarakat mengakses komoditas tersebut. Dan selanjutnya bagaimana aksesibilitas yang mudah itu bukan hanya terjadi satu periode saja tetapi bisa berkelanjutan.

hati2

Begitu juga halnya ketika kita bicara tentang swasembada daging sapi. Ada permasalahan penting yang hadir di lapangan yakni berkaitan dengan kemampuan akses masyarakat akan daging sapi yang semakin sulit 3 tahun terakhir. Sebagaimana yang diketahui harga daging sapi melesat naik dalam tiga tahun terakhir hampir dua kali lipat. Di tahun 2010 harga daging sapi berkisar Rp 60.000 per kilogram, sedangkan di awal tahun 2013 ini harga daging sudah mencapai Rp 100.000 per kilogram. Dan harga itu di pertengahan tahun 2013 tidak bergeser dalam kisaran Rp 90.000-an. Bahkan imbas dari kenaikan harga BBM dan bukan puasa membuat shock baru yang melambungkan harga di atas Rp 100.000. Semakin tinggi harga daging menunjukkan semakin sulit akses masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Akses masyarakat atas daging sapi yang semakin sulit ini mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mencapai swasembada pangan tidak bernas dalam implementasinya. Sebagaimana yang diketahui kebijakan penting yang dilakukan pemerintah adalah pengurangan impor daging sapi dengan cara membatasi kuota impor dalam tiga tahun terakhir. Kebijakan ini diambil dalam rangka memacu suplai domestik untuk mengganti daging sapi impor tersebut.

Dengan demikian implementasi penurunan impor daging sapi seharusnya tidak boleh menyebabkan kenaikan harga yang tinggi kalau memang benar kebutuhan sapi domestik bisa dipenuhi dari pasok sapi lokal. Karena berkurangnya daging sapi impor akan ditutup oleh daging sapi lokal. Nyatanya dampak kenaikan dari pembatasan impor yang dilakukan pemerintah selama tiga tahun terakhir menyebabkan naiknya harga dari Rp 60.000 per kilogram di tahun 2010 menjadi Rp 100.000 per kilogram pada penghujung 2012 sampai sekarang atau terjadi kenaikan harga sebesar 40 persen.

Kita tahu pada tahun 2010 harga daging rata-rata Rp 60.000 per kilogram, saat itu kita impor sebesar 221, 23 ribu ton (53,05 persen dari kebutuhan domestik). Tahun 2012 impor turun cukup tajam menjadi 95,02 ribu ton atau setara 18,63 persen dari kebutuhan domestik dan harga daging sapi mencapai Rp 100.000 per kilogram.

Kenaikan harga yang tajam dari penurunan impor daging sapi menunjukkan kebijakan pemerintah membatasi impor sepenuhnya hanya berimplikasi pada penurunan suplai domestik sehingga berdampak kenaikan harga yang cukup siknifikan. Padahal kalau pencapaian swasembada dalam track yang benar hadir, maka pembatasan impor yang dilakukan pemerintah itu tidak berimplikasi pada kenaikan harga yang tajam karena sumber daging impor itu diganti oleh sumber daging sapi domestik.

Dengan demikian pertanyaan lanjutnya adalah apa sebenarnya target dari kebijakan pembatasan kuota impor yang diambil pemerintah dalam tiga tahun terakhir? Kalau tujuan untuk mencapai swasembada daging dari ilustrasi di atas dengan tegas ingin kita katakan bahwa kebijakan tersebut akan sulit merealisasikan swasembada daging sapi apalagi untuk tahun 2014. Pemerintah menempatkan asumsi bahwa dengan mengimplementasikan kebijakan pembatasan impor daging sapi maka kekurangannya akan dipenuhi dari daging sapi lokal. Secara hitung-hitung di atas kertas untuk swasembada hanya butuh 12,6 juta ekor padahal populasi sapi kita 14,8 juta ekor berdasarkan sensus ternak BPS 2011.

Tetapi permasalahannya adalah puluhan juta sapi yang terdata tersebut berada di kandang para peternak kecil yang lokasinya tersebar di seluruh pelosok negeri. Semua itu bukan merupakan ternak yang sewaktu-waktu bisa dipotong dalam kondisi darurat kelangkaan daging (ready stock). Para peternak kecil skala rumah tangga itu memelihara ternak untuk kepentingan berjaga-jaga dan tabungan, dijual ketika ada kepentingan mendesak. Padahal sumber dari peternak kecil harus memenuhi 86 persen kebutuhan daging sapi domestik. Sehingga ketika sumber ini tidak merupakan ready stock maka adalah wajar yang terjadi kenaikan harga daging sapi yang tajam.

Kebijakan pembatasan impor hanya bisa ditujukan untuk mencapai swasembada daing sapi dalam waktu yang lebih panjang sekitar 5 tahun ke depan. Itupun kalau pemerintah serius mengatasi kendala-kendala kelembagaan pasar di lapangan sebagai berikut: Pertama, harus hadir BUMN logistik untuk daging yang berfungsi sebagai stabilitator harga dan penjaga buffer stock daging seperti halnya Bulog untuk komoditas beras. BUMN inilah yang menjemput dan membeli ternak sapi rakyat dan membelinya dengan harga subsidi pemerintah yang masih menguntungkan peternak, dan selanjutnya menyimpannya sebagai stok negara. Ketika harga daging sapi mahal stok negara inilah yang dilempar kepasar dengan harga yang lebih murah sehingga stabilisasi harga yang menguntungkan petani dan masih bisa diakses masyarakat bisa terjaga.

Kedua, mengatasi masalah distribusi dalam rangka mewujudkan pengangkutan sapi yang mudah dan murah seperti mengaktifkan kapal angkut khusus ternak dalam jumlah yang memadai untuk mengangkut ternak Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa pulau lainnya ke pulau Jawa termasuk perbaikan dermaga pengangkutan ternak, mencegah pengangkutan ternak yang tidak mengikuti kaidahanimal welfare. Begitu juga angkutan darat via kereta api khusus ternak perlu dihadirkan untuk angkutan dari sentra produksi ke daerah konsumen di Jawa. Dan tidak kalah penting meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas dan pelayanan rumah-rumah potong hewan (RPH).

Andi Irawan*)

*) Peminat Telaah Ekonomi Pertanian Indonesia dan Doktor Ekonomi Institut Pertanian Bogor

BERITA TERKINI