Materi Rapat Koordinasi Keswan Kesmavet 2014

Berdasarkan arahan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disampaikan oleh Kasubdit Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, materi  dari  narasumber serta diskusi yang berkembang dihasilkan rumusan sebagai berikut:

  1. Arah kebijakan Kesehatan Hewan didasarkan pada pendekatan status suatu wilayah melalui penanggulangan dan pengendalian wabah dan penyakit endemis.
  2. Penguatan kelembagaan dan SDM diperlukan untuk penguatan operasionalisasi teknis dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Terpadu.
  3. Fokus program pembangunan kesehatan hewan TA 2014 adalah mendukung program PSDSK 2014, pembebasan penyakit PHMS Priotitas melalui kompartemen, zona, perpulau atau per provinsi,  perlindungan hewan terhadap ancaman penyakit hewan eksotik, program pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular, pengawasan obat hewan dan program pembangunan pengembangan SDM kesehatan hewan
  4. Pada wilayah yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai wilayah bebas penyakit tertentu dapat mengajukan surat dari Kepala Daerah kepada Menteri Pertanian untuk ditindak lanjuti oleh Balai Veteriner Lampung, Dinas, Laboratorium Propinsi dan Karantina.
  5. Melakukan monitoring dan survailans di BPTU-HMT dan BIBD terhadap penyakit-penyakit yang dipersyaratkan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kesehatan Hewan pada Ternak Bibit di Unit Pelaksana Teknik Perbibitan.
  6. Kontrol populasi pada anjing liar dalam rangka pengendalian dan pemberantasan rabies tetap dimungkinkan untuk dilakukan dengan mengikuti kaidah yang berlaku.
  7. Optimalisasi kinerja dinas dalam meningkatkan keamanan dan mutu Produk Hewan yang Aman Sehat Utuh Halal dengan melakukan pengawasan berbasis pengujian terhadap pemalsuan daging, borak, formalin, cemaran mikroba, residu antibiotika dan residu hormon.
  8. Dalam rangka penguatan PMSR-CM untuk mendukung kebijakan kesmavet dan pasca panen maka perlu dibangun sistem pelaporan dan database hasil PMSR-CM yang harus dilaporkan secara berkala dengan format laporan yang telah disusun pada pertemuan PMSR-CM tahun 2013.
  9. Penguatan pengawasan lalu lintas media pembawa HPHK di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan menjadi tanggung jawab bersama antara Karantina Pertanian berkoordinasi dengan instansi terkait se-wilayah kerja Balai Veteriner Lampung diperkuat dengan kebijakan lainnya.
  10. Balai Veteriner Lampung pada tahun 2014 mengalokasikan anggaran bagi petugas kesehatan hewan di Puskeswan untuk melaksanakan kerjasama pengambilan sampel Surveilans PHMS didaerah-daerah tertentu yang disepakati.
  11. Balai Veteriner Lampung melakukan bimbingan teknis terhadap 4 Laboratorium Tipe B (Prov. Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kep. Bangka Belitung) dan  3 Laboratorium Tipe C ( Kota Metro, Kab. Lampung Selatan dan Kota Pangkal Pinang) serta 12 Puskeswan di wilayah kerja sesuai kontrak kinerja antara Kepala Balai Veteriner Lampung dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Rapat Koordinasi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Wilayah Kerja Balai Veteriner Lampung tahun 2015 akan dilaksanakan di Provinsi Bengkulu.

Bandar Lampung, 26 Maret 2014

Tim Perumus

Materi dapat download atau  download

BERITA TERKINI