Jakarta, 30 Agustus 2024 — Dalam upaya menjaga stabilitas sektor perunggasan nasional, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menggelar rapat konsolidasi yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah. Rapat ini menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memastikan stabilitas harga serta ketersediaan produk unggas.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, memaparkan beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama. Salah satunya adalah rendahnya harga livebird di tingkat peternak yang berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP).
Berdasarkan data periode 1-18 Agustus 2024, harga rata-rata livebird di Pulau Jawa mencapai Rp17.892 per kilogram, sementara di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi masing-masing sebesar Rp17.893, Rp18.775, dan Rp17.884 per kilogram. Meskipun terjadi kenaikan harga pada awal Agustus, fluktuasi harga kembali terjadi dengan kecenderungan penurunan.
Agung menekankan bahwa kondisi ini mencerminkan ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap komitmen harga yang telah disepakati. Dalam rapat sebelumnya, telah disepakati harga patokan livebird di wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jabodetabek dengan rentang harga berdasarkan berat panen, namun implementasi di lapangan masih menunjukkan ketidakstabilan.
Dalam forum yang dikemas sebagai Focus Group Discussion (FGD), Agung mengajak seluruh Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan rencana aksi strategis yang relevan, terukur, dan dapat diimplementasikan secara efektif. Rencana aksi ini diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif untuk menjaga stabilitas sektor perunggasan dan mendukung kesuksesan program MBG untuk periode 2025-2029.
Makmun, Sekretaris Ditjen PKH, menjelaskan bahwa produksi unggas menyumbang 60% terhadap PDB peternakan, dengan kontribusi produk unggas mencapai dua pertiga dari konsumsi protein masyarakat Indonesia.
“Produksi unggas juga merupakan salah satu sumber devisa negara, dengan nilai ekspor peternakan dari Januari hingga Desember 2023 mencapai US$1,37 miliar atau sekitar Rp21,3 triliun,” ujar Makmun.
Makmun juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara supply dan demand di sektor perunggasan untuk mendukung program MBG. “Dengan adanya program ini, produk protein hewani unggas seperti daging ayam dan telur, yang memiliki nilai gizi tinggi dan harga terjangkau, dapat semakin mudah diakses oleh masyarakat,” tambahnya.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono, turut menyampaikan bahwa regulasi dan dukungan sedang dipersiapkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga daging ayam ras.
“Ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menempatkan BUMN Pangan sebagai offtaker dalam skema Closed Loop Ekosistem Pangan Nasional,” ungkap Maino.
Mengakhiri arahannya, Dirjen Agung menegaskan kembali bahwa Ditjen PKH akan terus memetakan peran dari asosiasi dan pelaku usaha peternakan dalam upaya strategis stabilisasi perunggasan, termasuk kesiapan mendukung program Makan Bergizi Gratis tahun 2025-2029.
“Langkah-langkah strategis ini harus relevan, terukur, dan implementatif, serta dapat direalisasikan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah,” tegas Agung.
Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, Ditjen PKH berharap dapat menjaga stabilitas sektor perunggasan yang memiliki peran vital dalam ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan peternak dan konsumen di Indonesia.
