Lahat, 20 Agustus 2025 – Pemerintah Kabupaten Lahat menggelar audiensi lintas sektor untuk membahas penanggulangan rabies yang masih menjadi ancaman serius di wilayah tersebut. Pertemuan berlangsung di Ruang Pertemuan Pemda Lahat dan dihadiri Wakil Bupati Lahat Widya Ningsih, SH, MH, perwakilan Kementerian Pertanian melalui Balai Veteriner Lampung, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel, Dinas Kesehatan, serta BKSDA.

Dalam paparannya, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kabupaten Lahat menyampaikan bahwa kasus positif rabies masih terus terjadi setiap tahun, termasuk di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten tetangga. Saat ini populasi Hewan Penular Rabies (HPR) di Lahat diperkirakan mencapai 30 ribu ekor, dengan jumlah dokter hewan yang terbatas hanya tiga orang dan satu UPT Puskeswan yang belum memiliki fasilitas fisik.

Selain itu, tingginya jumlah anjing liar tidak berpemilik serta meningkatnya populasi kucing turut memperberat pengendalian rabies. Praktik stray feeding tanpa diikuti pengendalian populasi berpotensi menambah risiko penularan rabies pada manusia. “Proporsi vaksinasi rabies yang tersedia belum mencukupi untuk mencapai herd immunity,” ungkap Kadis TPHP.

Kadis DKPP Provinsi Sumsel  menegaskan bahwa Kabupaten Lahat merupakan daerah prioritas menuju target Sumsel Bebas Rabies 2028 dan Indonesia Bebas Rabies 2030. Untuk itu, penambahan SDM dokter hewan, sarana prasarana Puskeswan, serta pemanfaatan dana desa menjadi kebutuhan mendesak.

Kepala Balai Veteriner Lampung,  Suryantana, menyoroti pentingnya komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat mengenai bahaya rabies. “Selain vaksinasi, pengendalian rabies harus didukung oleh pemetaan populasi anjing dan kucing, serta kolaborasi lintas sektor termasuk pendidikan dan pemerintah desa,” ujarnya. BVet Lampung juga siap mendukung monitoring, surveilans, serta uji titer antibodi pascavaksinasi.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel menambahkan bahwa akses Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk manusia tersedia gratis, sehingga perlu diluruskan mispersepsi masyarakat terkait biaya. Di sisi lain, Dinkes menekankan perlunya percepatan vaksinasi HPR di hulu untuk mencegah meluasnya kasus pada manusia.

Wakil Bupati Lahat, Widya Ningsih, menyoroti persepsi masyarakat yang masih enggan memvaksin hewan karena dianggap mengubah sifat “liar” anjing. Ia juga menegaskan perlunya sosialisasi kepada kepala desa agar dana desa dapat digunakan untuk mendukung program pengendalian rabies. “Kami minta seluruh pihak memperkuat edukasi, vaksinasi, dan koordinasi agar rabies dapat ditekan hingga nol kasus,” ujarnya.

Beberapa strategi penanggulangan rabies yang disepakati dalam audiensi antara lain:

• Penelusuran dan tracing setiap laporan gigitan HPR untuk mengidentifikasi potensi penularan.
• Vaksinasi rabies di sekitar lokasi kasus guna membentuk immunity belt.
• Penguatan KIE dengan melibatkan promosi kesehatan dari Dinkes.
• Pembentukan relawan lapangan untuk vaksinasi dan pengendalian populasi.
• Kontrol populasi anjing secara tertarget berdasarkan data kepemilikan dan laporan gigitan tinggi.

Dengan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat, Pemkab Lahat bersama provinsi dan pusat berkomitmen mempercepat pengendalian rabies, sekaligus mendukung capaian Indonesia Bebas Rabies 2030.