Jakarta — Badan Gizi Nasional, yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, telah mengambil langkah awal untuk bersinergi dengan Kementerian Pertanian. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, bertandang ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) pada Kamis (29/8).
Dalam pertemuan itu, dibahas serangkaian inisiatif untuk mengintegrasi kebijakan gizi nasional dengan pengembangan subsektor peternakan, sebagai upaya konkret mengatasi permasalahan gizi di tanah air. Salah satu poin krusial yang disoroti oleh Dadan adalah rendahnya konsumsi susu segar di kalangan sebagian besar masyarakat Indonesia, yang menjadi hambatan dalam meningkatkan asupan kalsium dan protein.
Menurut Dadan, kebijakan Kementan yang unik, yakni mengimpor sapi alih-alih susu, diharapkan dapat meningkatkan produksi susu domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Direktur Jenderal PKH, Agung Suganda, menunjukkan komitmennya terhadap inisiatif Program Makan Bergizi dan mengusulkan kolaborasi dalam penyediaan produk asal ternak berkualitas yang dihasilkan peternak lokal, termasuk daging, susu, dan telur. “Kolaborasi ini adalah langkah konkret untuk penyediaan pangan bergizi bagi masyarakat,” kata Agung. Ia juga menambahkan, “Klasterisasi peternakan adalah upaya strategis untuk mendekatkan sumber daging, susu, dan telur kepada konsumen.”
Luki Abdullah, pakar dari IPB University, turut memberikan pandangan tentang pentingnya sinergi antara Kementan dan Badan Gizi Nasional dalam menyiapkan Program Makan Bergizi, khususnya dalam pengelolaan lahan pakan ternak. “Tidak hanya food estate yang diperlukan, tapi juga feed estate yang dapat mendukung ketersediaan hijauan pakan ternak,” ucap Luki.
Dengan langkah ini, diharapkan akan terbentuk sinergi yang lebih erat antara Kementerian Pertanian dan Badan Gizi Nasional, yang akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan status gizi masyarakat Indonesia.
