Lampung, 16 Maret 2026 – Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan serta menjamin keamanan produk hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HMP) pada Kamis (16/3).
Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00–12.00 WIB ini dipimpin oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Balai Veteriner Lampung, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Lampung, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Lampung, Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Lampung, Paravetindo Lampung, serta pejabat fungsional di lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
FGD ini menjadi forum strategis dalam menghadapi meningkatnya lalu lintas hewan dan produk hewan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H. Provinsi Lampung sebagai lumbung ternak sekaligus gerbang utama pergerakan ternak dari Sumatera menuju Jawa maupun sebaliknya memiliki peran krusial dalam menjamin kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan.
Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa pengawasan dan pemeriksaan HMP merupakan bagian penting dari tugas Dinas dalam mendukung peningkatan populasi dan produksi ternak. Menjelang hari besar keagamaan, aktivitas lalu lintas ternak dipastikan meningkat signifikan, sehingga diperlukan langkah penguatan pengawasan di lapangan.
FGD menghasilkan beberapa poin penting, di antaranya:
Setiap pergerakan hewan dan produk hewan wajib dilengkapi Sertifikat Veteriner sebagai jaminan kesehatan.
Peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit hewan menular strategis serta cemaran mikroba yang dapat merugikan peternak dan konsumen.
Pentingnya kolaborasi lintas sektor antara dinas, tenaga kesehatan hewan, laboratorium, karantina, dan pelaku usaha dalam pengawasan lalu lintas ternak.
Selain itu, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian bersama meliputi ancaman Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Peste des Petits Ruminants (PPR), penggunaan obat hewan pada ternak konsumsi, larangan pemotongan betina produktif, hingga tingginya lalu lintas ternak menjelang hari besar keagamaan.
Data menunjukkan bahwa tren pemotongan ternak di Provinsi Lampung terus meningkat sejak tahun 2020 hingga 2025. Pada periode 2024–2025, terjadi peningkatan pemotongan sapi sebesar 10,1% dan kambing sebesar 24,9%. Selain itu, peningkatan pengeluaran ternak juga terjadi signifikan menjelang hari besar keagamaan, dengan sumber ternak berasal dari feedlot maupun peternak rakyat.
Kepala Balai Veteriner Lampung, Suryantana, menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman penyakit hewan, baik yang sudah ada maupun yang berpotensi masuk ke Indonesia.
“Kita tidak boleh lengah. Saat ini terdapat potensi masuknya penyakit seperti PMK serotipe SAT1 dan PPR yang sudah ada di beberapa negara Asia. Walaupun belum ditemukan di Indonesia, kewaspadaan harus ditingkatkan, terutama melalui pengawasan lalu lintas ternak dan pelaporan dini dari lapangan sebagai bagian dari early warning system,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa partisipasi aktif peternak dalam program vaksinasi dan pelaporan kasus menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Anwar Bahri, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengawasan HMP.
“Pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara dinas, karantina, laboratorium, tenaga medis veteriner, hingga pelaku usaha. Dengan sinergi ini, kita optimis pengawasan akan lebih efektif, terutama menjelang Idul Adha yang mobilitas ternaknya sangat tinggi,” jelasnya.
Dari sisi teknis, Balai Veteriner Lampung juga menyoroti pentingnya peningkatan partisipasi peternak dalam vaksinasi PMK serta kewaspadaan terhadap potensi masuknya penyakit baru melalui jalur perdagangan ilegal, khususnya di wilayah pesisir timur Sumatera.
Sementara itu, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Lampung melaporkan adanya peningkatan lalu lintas ternak menjelang Idul Adha serta masih ditemukannya kasus positif Brucellosis dan PMK pada awal tahun 2026. Hal ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan terintegrasi dalam lalu lintas ternak.
Dari sisi pelaku usaha dan akademisi, ISPI Lampung menyoroti dampak positif Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap sektor peternakan, namun juga mengingatkan pentingnya pengawasan agar tidak terjadi pemotongan betina produktif. Di sisi lain, PDHI Lampung menyatakan kesiapan dalam mendukung pemeriksaan ante mortem dan post mortem melalui penugasan dokter hewan di seluruh wilayah.
Melalui kegiatan FGD ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan dalam menjaga kesehatan hewan, keamanan produk hewan, serta mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan di Provinsi Lampung.
